Polemik JHT, Jokowi Paling Pantas Disalahkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bertanggungjawab penuh terhadap diterbitkannya suatu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk operasional dari sebuah undang-undang. Termasuk Peraturan Pemerintah Jaminan Hari Tua (PP JHT) yang menjadi polemik.
Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, kesalahan mengambil kebijakan yang kembali dilakukan Presiden Jokowi saat menandatangani PP Nomor 46 Tahun 2015 itu murni kesalahan Presiden.
Karenanya, lanjut Margarito, tidak adil jika polemik penandatanganan PP JHT ini dikait-kaitkan dengan rendahnya kualitas kinerja menteri Kabinet Kerja.
"Saya menilai tidak tepat orang menyebut ada menteri yang kerdilkan Jokowi dari belakang lantaran ada kebijakan yang salah diambil. Kenapa bukan menteri Yasonna yang bikin ribut itu yang diisukan mengecilkan Jokowi? Apakah karena dia menteri dari PDIP, sementara yang satu ini bukan dari PDIP, lalu diributkan?" ungkap Margarito saat dihubungi, Minggu (5/7/2015).
Margarito menilai, wajar jika ada menteri yang tidak menghormati kepala negara. Pasalnya, dalam sembilan bulan pemerintahannya, Presiden Jokowi acapkali salah mengambil kebijakan.
"(Salah ambil kebijakan) ini semua menandai, jangan-jangan masalah negara kita ini tidak terletak pada menteri-menteri itu. Tapi memang dia (Jokowi) tidak punya kapasitas untuk memerintah. Sehingga menteri-menteri itu tidak menghormati dia," tandas dia.